BEGIN:VCALENDAR
PRODID://WordPress//Event-Post-V6.1.2//EN
VERSION:2.0
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Asia/Jakarta
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0700
DTSTART:19700329T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0700
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:19701025T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Rezim Jokowi dan Rapot Merah Kebebasan Beragama
UID:https://www.old-layout.paramadina-pusad.or.id/rezim-jokowi-dan-rapot-merah-kebebasan-beragama/
LOCATION:
DTSTAMP:20191024
DTSTART;TZID=Asia/Jakarta:20191024
DTEND;TZID=Asia/Jakarta:20191024
DESCRIPTION:Nawacita 2014-2019, Jokowi menjanjikan peduli isu-isu diskriminasi. 
Nyatanya, di bawah kepemimpinannya diskriminasi berdasarkan agama dan 
keyakinan meningkat. Mengapa? 
Ibarat kenaikan kelas, ponten rapot rezim Joko Widodo dalam hal kebebasan
beragama selama periode pertama rata-rata merah.
Pada Nawacita 2014-2019, Jokowi menjanjikan akan menaruh perhatian  pada
isu diskriminasi. Nyatanya, di bawah kepemimpinannya diskriminasi 
berdasarkan agama dan keyakinan tidak berkurang. Alih-alih meningkat.
Para pegiat kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) berkampanye 
untuk Jokowi pada 2014. Rekam jejaknya memang menjanjikan semasa 
menjabat sebagai wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi 
dipercaya dapat mengatasi KBB yang pada masa rezim Susilo Bambang 
Yudhoyono kedodoran.
Selama di Surakarta, Jokowi menandatangani Peraturan Walikota tentang
 pendirian rumah ibadah, turunan Peraturan Bersama Menteri (PBM) 8/9 
tahun 2016. Regulasi tersebut terbukti mempermudah pendirian rumah 
ibadah di kota tersebut.
Semasa menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi dengan tegas 
mempertahankan Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung di 
tengah penolakan warga karena beda keyakinan. Jejak ini cukup meyakinkan
 bahwa harapan pemenuhan KBB di Indonesia ada di tangannya.
Harapan tinggal harapan. Alih-alih jejak baik, pemerintahan Jokowi periode
pertama malah cenderung menurun.
Freedom House, lembaga pemeringkat demokrasi di dunia, menempatkan
Indonesia sebagai partly free pada 2014. Kala itu, kita semua berharap
Jokowi akan mengembalikan menjadi negara free. Kepemimpinan di Solo dan DKI
Jakarta dipercaya sebagai modal untuk bisa melakukannya.
Faktanya, Indonesia sampai sekarang masih menempati peringkat partly free
atau setengah bebas. Nilai paling jeblok pada aspek kebebasan sipil.
Kebebasan sipil di antaranya disandera UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Sejak 2008, SAFEnet mencatat 245 kasus yang dilaporkan 
menggunakan UU tersebut.
Terkait kebebasan beragama, UU ITE menjerat mereka yang dituding 
melakukan pernyataan yang dinilai penodaan agama di media sosial. 
Sepanjang 2018-2019, ada 11 kasus yang dilaporkan menggunakan UU ITE 
terkait pasal penodaan agama.
Skor kebebasan beragama pada rezim Jokowi secara spesifik juga jeblok.
Lembaga pemeringkat kebebasan beragama di dunia seperti Pew Research Center
(2016)
 mencatat Indonesia di antara negara di mana tingkat pembatasan negara 
terhadap kebebasan beragama dan kekerasan sosial keagamaan tinggi.
Dari sisi pembatasan negara terhadap kebebasan beragama, Indonesia masuk
jajaran negara dengan kategori very high. Sementara dari sisi kekerasan
sosial, Indonesia masuk negara dengan kategori high,
 yang artinya serangan fisik dari masyarakat kepada kelompok minoritas 
masih tinggi. Baik pada aspek regulasi negara dan sosial, sama 
jebloknya.
Penilaian di atas valid. Pada segi regulasi negara, Indonesia menjadi
 negara yang semakin membatasi ruang gerak kebebasan. Pasal Penodaan 
Agama pada KUHP telah terbukti menjerat mereka yang tidak bersalah. Dua 
kasus sebagai ilustrasi adalah kriminalisasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),
mantan gubernur DKI jakarta, dan Meiliana, di Tanjung Balai, Sumatera
Utara.
Meiliana dijerat pasal penodaan agama karena memprotes pengeras suara 
masjid. Studi PUSAD Paramadina pada kasus ini menunjukkan bahwa  Meiliana
keberatan dengan suara pengeras masjid, dan tidak bermaksud  menentang
azan, panggilan jelang ibadah umat Islam. Pasal ini jelas  pasal karet.
Serupa Meiliana, Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena 
dianggap melanggar pasal penodaan agama 2017. Basuki dituding menodai 
Islam setelah mengeluarkan pernyataan “… dibohongi pakai surat
al-Maidah 51.” Hakim menilai pernyataan Ahok telah merendahkan Islam.
Pengalaman Ahok dan Meiliana memperlihatkan bahwa siapa saja, pada posisi
apa pun, dapat menjadi korban pasal karet tersebut.
Alih-alih menghapus pasal karet itu, Indonesia di bawah rezim Jokowi 
malah menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan. Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) 
2013 pada tahun 2017 menjadi dasar pembubaran organisasi kemasyarakatan 
berbasis agama seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pembubaran HTI menjadi
 preseden buruk bagi kebebasan berkumpul dan berserikat. Siapa saja yang
 bertentangan dengan rezim akan senasib. Kali ini HTI, mungkin besok 
organisasi Anda!
Pada rezim Jokowi juga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 
pembatalan peraturan daerah hanya bisa dilakukan melalui pengadilan, 
bukan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Keputusan ini membuat 
peraturan daerah yang bernuansa agama dan diskriminatif langgeng.
Satu-satunya kemajuan dalam hal regulasi terkait agama di rezim ini adalah
regulasi penganut agama leluhur. Mahkamah
 Konstitusi menerima gugatan uji materi terhadap UU Adminduk tahun 2013,
 revisi tahun 2006. Keputusan ini membuka ruang kepada penganut agama 
leluhur tercatat sebagai warga negara.
Rezim Jokowi juga menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 
2019 tentang pelaksanaan UU Adminduk 2013. Bagian keenam PP tersebut 
mengatur “Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Aturan ini memberi keleluasaan penganut 
agama leluhur bernafas, walau sedikit.
Mereka sayangnya tidak dapat menuliskan nama agamanya, melainkan 
direduksi menjadi aliran kepercayaan. Hal ini problematis karena tidak 
semua agama leluhur adalah aliran kepercayaan. Demikian sebaliknya.
Selain regulasi negara, rapot merah rezim Jokowi disumbang oleh aksi 
kekerasan dan diskriminasi di level masyarakat sipil. Setiap tahun, 
sejak Jokowi memimpin negeri ini, kekerasan besar terjadi. Setahun 
memimpin, 2015, dua kasus meledak di ujung timur dan barat Indonesia: 
kekerasan di Tolikara  dan Aceh Singkil.
Pada 2016, kekerasan terkait protes terhadap suara adzan terjadi di 
Tanjung Balai. Massa merusak sejumlah vihara dan fasilitas umum lainnya 
dalam semalam. Setahun berselang, 2017, protes terhadap pernyataan Ahok 
memicu aksi massa 212, yang sebagiannya melibatkan aksi kekerasan.
Jemaah Ahmadiyah di
 Lombok, Nusa Tenggara Barat, diserang di hari ketiga Ramadhan 2018. 
Enam rumah dan beberapa kendaraan roda dua rusak akibat serangan 
tersebut.
Kasus-kasus kekerasan tersebut terbukti tidak bisa diantisipasi, 
betapapun informasi pada setiap insiden telah beredar sebelumnya.
Lain kekerasan, lain cerita diskriminasi rezim Jokowi. Jika pada 
periode SBY, diskriminasi berupa pencekalan diskusi banyak menimpa 
mereka yang dituduh liberal. Di bawah rezim Jokowi, kalangan konservatif
 atau mereka yang dilabeli radikal menjadi sasaran pencekalan.
Tokoh HTI, Felix Siauw, mengalami apa yang dulu dialami Ulil Abshar 
Abdalla, tokoh liberal progresif Muslim Indonesia, dicekal berceramah. 
Keduanya merasakan diskriminasi di rezim berbeda.
Lebih jauh, Menteri Agama mengeluarkan edaran tentang dai moderat. Edaran
ini menimbulkan kontroversi karena ada tuduhan mereka yang tidak masuk list
moderat berarti radikal.
Pada aspek infrastruktur, Jokowi berhasil menyelesaikan proyek 
mangkrak. Kasus diskriminasi mangkrak, ia tak berkutik. Warga Ahmadiyah 
mengungsi ke Transito 13 tahun silam pasca penyerangan warga. Mereka 
mangkrak di pengungsian.
Demikian juga dengan pengungsi di Sidoarjo, para penganut Syiah. Mereka
 belum dapat kembali ke kampung halaman di Nangkernang, Sampang. Rezim 
Jokowi pada dua kasus tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah ini.
Catatan baik pada masa rezim ini adalah Jemaah Ahmadiyah di Kuningan 
dapat mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah dua tahun tidak 
jelas. Pada kasus tersebut, politik lokal berperan sangat besar daripada
 keputusan politik penguasa tertinggi di ibu kota.
Singkatnya, ponten rapor rezim Jokowi merah. Akankah rezim Jokowi  hanya
akan dikenang sebagai bapak pembangunan tanpa mampu memberi rasa  keadilan
kepada warga negara? Mampukah Jokowi membuktikannya di periode  kedua
dengan pendamping baru, KH Ma’ruf Amin? Kita lihat.
Jemaah Ahmadiyah di  Lombok, Nusa Tenggara Barat, diserang di hari ketiga
Ramadhan 2018.  Enam rumah dan beberapa kendaraan roda dua rusak akibat
serangan  tersebut.
Kasus-kasus kekerasan tersebut terbukti tidak bisa diantisipasi,  betapapun
informasi pada setiap insiden telah beredar sebelumnya.
Lain kekerasan, lain cerita diskriminasi rezim Jokowi. Jika pada 
periode SBY, diskriminasi berupa pencekalan diskusi banyak menimpa 
mereka yang dituduh liberal. Di bawah rezim Jokowi, kalangan konservatif
 atau mereka yang dilabeli radikal menjadi sasaran pencekalan.
Tokoh HTI, Felix Siauw, mengalami apa yang dulu dialami Ulil Abshar 
Abdalla, tokoh liberal progresif Muslim Indonesia, dicekal berceramah. 
Keduanya merasakan diskriminasi di rezim berbeda.
Lebih jauh, Menteri Agama mengeluarkan edaran tentang dai moderat. Edaran
ini menimbulkan kontroversi karena ada tuduhan mereka yang tidak masuk list
moderat berarti radikal.
Pada aspek infrastruktur, Jokowi berhasil menyelesaikan proyek 
mangkrak. Kasus diskriminasi mangkrak, ia tak berkutik. Warga Ahmadiyah 
mengungsi ke Transito 13 tahun silam pasca penyerangan warga. Mereka 
mangkrak di pengungsian.
Demikian juga dengan pengungsi di Sidoarjo, para penganut Syiah. Mereka
 belum dapat kembali ke kampung halaman di Nangkernang, Sampang. Rezim 
Jokowi pada dua kasus tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah ini.
Catatan baik pada masa rezim ini adalah Jemaah Ahmadiyah di Kuningan 
dapat mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah dua tahun tidak 
jelas. Pada kasus tersebut, politik lokal berperan sangat besar daripada
 keputusan politik penguasa tertinggi di ibu kota.
Singkatnya, ponten rapor rezim Jokowi merah. Akankah rezim Jokowi 
hanya akan dikenang sebagai bapak pembangunan tanpa mampu memberi rasa 
keadilan kepada warga negara? Mampukah Jokowi membuktikannya di periode 
kedua dengan pendamping baru, KH Ma’ruf Amin? Kita lihat.
Sumber :
https://geotimes.co.id/kolom/rezim-jokowi-dan-rapot-merah-kebebasan-beragama/
END:VEVENT
END:VCALENDAR